Jakarta – Realitas politik di negeri ini semakin menyerupai sandiwara usang. Banyak pejabat tampil penuh keramahan di depan publik, namun di balik panggung kekuasaan, semua kembali pada rumus klasik: semua soal kepentingan pribadi dan golongan, bukan kepentingan rakyat.
Aktivis LSM PENJARA 1 menilai pola ini sudah terlalu sering berulang. Hubungan antara LSM dengan pejabat publik ibarat tarik-menarik kepentingan yang tidak pernah seimbang. Suara rakyat yang diperjuangkan aktivis kerap kali hanya dijawab dengan sikap pura-pura peduli, namun pada praktiknya lebih sering diabaikan.
“Ironisnya, pengabaian itu bukan karena data yang disampaikan tidak valid, melainkan semata karena pejabat merasa tidak memperoleh keuntungan langsung, atau tidak ada risiko yang membuat mereka gentar,” tegas Bang Arifin, Ketua Umum LSM PENJARA 1.
Fenomena ini memperlihatkan rapuhnya komitmen pejabat terhadap kepentingan publik. Alih-alih hadir sebagai pengayom, mereka menjadikan rakyat sebagai alat peraga citra politik. Saat kamera media menyorot, pejabat mendadak tampil merakyat. Namun, ketika sorotan kamera padam, rakyat kembali dibiarkan menunggu dalam kehampaan.
Tarik-menarik kepentingan tersebut digambarkan seperti permainan catur. Pejabat ingin terus menjadi raja yang berjalan lambat, sementara aktivis dipaksa meloncat seperti kuda agar suara rakyat didengar. Sayangnya, pion bernama rakyat justru yang paling sering dikorbankan demi menyelamatkan posisi elit.
Karena itu, LSM PENJARA 1 menyerukan agar aktivis tidak berhenti mencari strategi perjuangan. “Kalau pintu ditutup, cari jendela. Kalau telinga pejabat tertutup, buat gema lebih keras. Tantangan kita adalah menciptakan mekanisme yang membuat suara rakyat tidak bisa lagi diabaikan,” tambah Bang Arifin.
Akhirnya, pertanyaan sederhana patut selalu ditujukan kepada pejabat: “Kalau katanya demi rakyat, rakyat yang mana yang Anda maksud?” Sebab dalam kenyataan, sering kali “rakyat” yang disebut hanya sebatas lingkaran kecil di sekitar mereka sendiri.
