Connect with us

ZARKA

Dari Soe hingga Pedalaman Timor, Juslan Nahkodai ZARKA TTS Kawal Dana Desa dan Perjuangkan Hak Rakyat

Ketua DPC Perkumpulan ZARKA Kabupaten Timor Tengah Selatan, Juslan, S.Pd.I

SOE, NTT — Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) kembali memperluas jaringan perjuangan masyarakat sipil di Indonesia timur. Kali ini, panji pengawasan publik dan advokasi keadilan ditegakkan di Bumi Atoin Meto melalui pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan ZARKA Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin oleh Juslan, S.Pd.I.

Pembentukan DPC ZARKA Timor Tengah Selatan merupakan bagian dari konsolidasi kepengurusan nasional ZARKA untuk memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas pengabdian organisasi, serta menghadirkan gerakan kontrol sosial yang kritis, independen, profesional, dan konstitusional di tingkat daerah.

Di bawah kepemimpinan Juslan, DPC ZARKA Timor Tengah Selatan diarahkan menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, pemantauan penggunaan anggaran, pengawasan pelayanan publik, pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kepentingan rakyat.

Kehadiran ZARKA tidak dimaksudkan untuk membangun permusuhan dengan pemerintah daerah, melainkan menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mendukung kebijakan bermanfaat sekaligus berani menyampaikan kritik, klarifikasi, dan rekomendasi berdasarkan data serta ketentuan hukum.

Juslan, Mengemban Amanah Perjuangan dari Kota Soe

Kepercayaan kepada Juslan, S.Pd.I., sebagai Ketua DPC ZARKA Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan tanggung jawab untuk membangun organisasi yang berintegritas, berwibawa, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan nyata masyarakat.

Juslan diharapkan mampu menghimpun aktivis, akademisi, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan pengawasan dan advokasi kepentingan publik.

Bagi Juslan, kehadiran organisasi tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur kepengurusan atau penggunaan atribut. ZARKA harus mampu menjadi ruang perjuangan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian, perlindungan kepentingan, dan keadilan.

“Kami tidak ingin ZARKA hanya berkibar di Kota Soe, sementara suara rakyat di pedalaman kehilangan tempat untuk didengar. Kami ingin hadir ketika masyarakat membutuhkan keadilan, ketika anggaran publik perlu dipertanyakan, dan ketika pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kehidupan rakyat. Keberanian bukanlah tentang siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang tetap berdiri membela kebenaran dengan fakta dan dasar hukum,” tegas Juslan.

Semangat tersebut menjadi landasan bagi DPC ZARKA Timor Tengah Selatan untuk mengembangkan gerakan masyarakat yang berani, terbuka, menghormati keberagaman, dan tetap menjunjung tinggi etika serta supremasi hukum.

Bumi Atoin Meto, Tantangan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu wilayah penting di Pulau Timor dengan pusat pemerintahan di Kota Soe.

Daerah ini memiliki identitas budaya yang kuat melalui masyarakat Atoin Meto, termasuk warisan tradisi Mollo, Amanuban, dan Amanatun yang menjunjung nilai kebersamaan, kehormatan, serta penghormatan terhadap tanah leluhur.

Secara administratif, Timor Tengah Selatan memiliki 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan dengan karakter geografis yang membutuhkan pemerataan akses pelayanan dan pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 2025 mencapai 24,50 persen, atau sekitar 116.740 jiwa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari empat penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tantangan kesejahteraan juga berkaitan dengan ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagi ZARKA, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya proyek yang diresmikan.

Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani, terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, membaiknya kesehatan anak, serta hadirnya pelayanan publik yang benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.

Sebab, pembangunan kehilangan makna apabila kemajuan hanya terlihat di pusat pemerintahan, sementara masyarakat di pedalaman masih berjuang memperoleh hak-hak paling mendasar dalam kehidupannya.

Menghormati Pemerintahan Eduard Markus Lioe–Johny Army Konay

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini dipimpin Bupati Eduard Markus Lioe, S.IP., S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Johny Army Konay untuk periode 2025–2030.

DPC ZARKA Timor Tengah Selatan memandang setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat perlu memperoleh dukungan secara objektif dan konstruktif.

Namun, penghormatan terhadap institusi pemerintahan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta meminta klarifikasi terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

ZARKA akan menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah daerah yang menghormati kewenangan lembaga negara, tetapi tetap independen dalam menjalankan fungsi pengawasan partisipatif.

Bagi ZARKA, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjadikan pengawasan masyarakat sebagai kekuatan untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga kepercayaan publik.

Perkara Korupsi Bernilai Miliaran Rupiah Menjadi Alarm Pengawasan

Urgensi penguatan kontrol sosial di Timor Tengah Selatan semakin nyata apabila melihat sejumlah perkara dugaan korupsi yang pernah ditangani aparat penegak hukum.

Salah satu perkara menonjol berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak pembangunan sekitar Rp17,46 miliar.

Berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara yang disampaikan Polda NTT, perkara tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp16.526.472.800, atau sekitar Rp16,53 miliar.

Pada Juli 2023, Polda NTT mengumumkan penetapan lima tersangka yang berasal dari unsur pelaksana kegiatan, konsultan, dan pihak swasta. Pada Oktober 2024, penyidik kembali mengumumkan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk berkas yang telah dinyatakan lengkap kepada Kejaksaan Tinggi NTT.

Perkara tersebut menjadi gambaran serius mengenai pentingnya pengawasan pengadaan, pelaksanaan kontrak, mutu pekerjaan, pembayaran, serta pertanggungjawaban pembangunan fasilitas kesehatan.

Catatan berikutnya muncul dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Tahun Anggaran 2021–2023.

Pada 13 November 2025, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan melakukan penggeledahan Kantor Desa Supul dan kediaman kepala desa terkait penyidikan perkara tersebut.

Kejaksaan menyebutkan potensi kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar Rp900 juta.

Sebelumnya, pada Mei 2021, Kejaksaan Tinggi NTT juga melimpahkan perkara dugaan korupsi Dana Desa Taebone dengan nilai kerugian sekitar Rp722 juta dan empat terdakwa ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Ketiga catatan tersebut merupakan perkara berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan jumlah kasus korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nilai kerugian maupun potensi kerugiannya juga harus ditempatkan sesuai hasil audit serta perkembangan proses hukum masing-masing.

Seluruh pihak yang tersangkut perkara tetap memiliki hak atas proses peradilan yang adil dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Namun, berbagai peristiwa tersebut menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pembangunan fasilitas publik, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana desa.

Bagi ZARKA, setiap rupiah uang negara membawa amanat rakyat. Ketika anggaran yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas desa justru menyimpang dari tujuannya, yang dipertaruhkan bukan sekadar keuangan negara, melainkan masa depan masyarakat.

Persoalan Penyaluran Dana Desa Membutuhkan Evaluasi Menyeluruh

Selain perkara korupsi yang pernah ditangani aparat penegak hukum, Timor Tengah Selatan juga menghadapi persoalan administrasi penyaluran dana desa.

Dalam rapat evaluasi pada 3 Maret 2026, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengungkapkan adanya persoalan gagal salur Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran 2025, hampir seluruh desa kembali mengalami kegagalan penyaluran dana desa tahap kedua.

Persoalan tersebut membutuhkan pembenahan administrasi, penguatan pembinaan pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan agar program pembangunan tidak terhambat.

Gagal salur dana desa tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, keadaan tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

DPD dan DPC ZARKA diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan masyarakat melalui kajian dokumen, edukasi hukum, klarifikasi, dan rekomendasi perbaikan sesuai kewenangan organisasi.

Kepengurusan Nasional ZARKA, Menyatukan Gerakan Pengawasan Rakyat

Secara nasional, Perkumpulan ZARKA dipimpin oleh Teuku Z. Arifin selaku Ketua Umum, yang terus mendorong penguatan jaringan organisasi melalui pembentukan kepengurusan DPD dan DPC di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

Konsolidasi tersebut diarahkan untuk membangun gerakan masyarakat sipil yang independen, nirlaba, berorientasi pada kepentingan publik, serta menjalankan pengawasan partisipatif berdasarkan data, kajian, dan ketentuan hukum.

Ketua Umum DPP Perkumpulan ZARKA, Teuku Z. Arifin, menekankan bahwa pembentukan kepengurusan daerah harus menjadi jalan untuk menghadirkan perjuangan keadilan secara lebih merata.

“Saya ingin panji ZARKA berkibar bukan hanya di pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga di daerah-daerah tempat rakyat menggantungkan harapan. Jangan biarkan jarak geografis menjadi jarak keadilan. Dari Jakarta hingga pedalaman Timor, setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk didengar dan diperjuangkan secara bermartabat. Namun ingat, keberanian seorang aktivis harus selalu dikawal oleh integritas, kecerdasan, dan kepatuhan terhadap hukum,“ tegas Arifin.

Program Satu Tahun: Posko Amanat Rakyat hingga Pengawasan Dana Desa

Di bawah kepemimpinan Juslan, S.Pd.I., DPC ZARKA Kabupaten Timor Tengah Selatan menyiapkan arah program kerja satu tahun pertama yang berfokus pada konsolidasi organisasi, pengawasan anggaran, edukasi antikorupsi, serta advokasi kepentingan masyarakat.

Pada tiga bulan pertama, DPC ZARKA TTS akan memprioritaskan pembentukan dan penyempurnaan struktur kepengurusan, pengembangan jaringan aktivis, serta penyiapan Posko Amanat Rakyat Timor Tengah Selatan sebagai ruang penerimaan aspirasi, informasi, dan pengaduan masyarakat.

Posko tersebut direncanakan dilengkapi mekanisme pencatatan laporan, pemeriksaan awal dokumen, perlindungan kerahasiaan pelapor, serta koordinasi dengan Pengurus Pusat sebelum suatu persoalan ditindaklanjuti melalui langkah kelembagaan.

Memasuki bulan keempat hingga keenam, organisasi akan mengembangkan program Pantau Dana Desa dan Anggaran Rakyat, yang diarahkan pada pemantauan berbasis dokumen terhadap penggunaan dana desa, belanja publik, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, serta pembangunan fasilitas masyarakat.

Pemantauan akan diprioritaskan pada persoalan yang didukung data dan informasi awal yang memadai, dengan mengedepankan permintaan klarifikasi, kajian hukum, dan penyampaian rekomendasi perbaikan.

Pada bulan ketujuh hingga kesembilan, DPC ZARKA TTS merencanakan Gerakan Aspirasi Pelosok Timor dan Kelas Integritas Atoin Meto, berupa kegiatan edukasi mengenai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik, pencegahan korupsi, pengawasan dana desa, dan tata cara menyampaikan pengaduan yang bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut akan diarahkan untuk menjangkau unsur masyarakat di wilayah Mollo, Amanuban, Amanatun, serta kecamatan dan desa yang membutuhkan penguatan literasi hukum dan pengawasan pembangunan.

Memasuki bulan kesepuluh hingga kedua belas, organisasi merencanakan penyusunan Catatan Amanat Rakyat TTS, berupa laporan evaluasi tahunan yang memuat hasil pemantauan, persoalan prioritas masyarakat, perkembangan pengaduan, tanggapan instansi terkait, serta rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Seluruh program tersebut dirancang untuk dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan organisasi, dengan tetap berkoordinasi bersama kepengurusan nasional ZARKA.

Program satu tahun ini diharapkan menjadi fondasi bagi DPC ZARKA TTS untuk membangun gerakan yang terukur, berkelanjutan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi dan masyarakat.

Menjaga Marwah Atoin Meto, Mengawal Keadilan hingga Pelosok Timor

Kehadiran DPC ZARKA Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Juslan, S.Pd.I., menjadi bagian dari penguatan jaringan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan publik dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di tanah yang kaya akan warisan budaya dan keteguhan masyarakatnya, ZARKA diharapkan menjadi kekuatan moral yang mampu memadukan keberanian, pengetahuan, serta pengabdian kepada rakyat.

Dengan mengusung semangat “Bersuara untuk Rakyat, Berdiri untuk Keadilan,” DPC ZARKA Timor Tengah Selatan berkomitmen mengembangkan gerakan yang tegas tanpa kehilangan etika, kritis tanpa mengabaikan objektivitas, dan berani tanpa keluar dari koridor hukum.

Menutup pesan perjuangannya, Juslan menyampaikan komitmen:

“Dari perbukitan Mollo, tanah Amanuban dan Amanatun, hingga pesisir selatan Pulau Timor, kami ingin memastikan bahwa suara rakyat tidak hilang di balik jauhnya perjalanan menuju pusat pemerintahan. Tanah Timor telah mengajarkan kami keteguhan untuk bertahan; kini ZARKA mengajak kami mengubah keteguhan itu menjadi keberanian memperjuangkan keadilan. Selama masih ada rakyat yang menunggu haknya, selama masih ada amanat yang harus dijaga, panji ZARKA tidak boleh diturunkan!”

Dari Kota Soe, ZARKA membawa satu pesan perjuangan: rakyat di pelosok bukanlah penonton pembangunan, melainkan pemilik amanat yang wajib dihormati oleh setiap pemegang kekuasaan.

ZARKA — Bersuara untuk Rakyat, Berdiri untuk Keadilan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ZARKA