{"id":300,"date":"2025-03-08T19:09:53","date_gmt":"2025-03-08T12:09:53","guid":{"rendered":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/?p=300"},"modified":"2025-03-08T19:09:55","modified_gmt":"2025-03-08T12:09:55","slug":"lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/","title":{"rendered":"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Jakarta, 8 Maret 2025<\/strong> \u2013 Dugaan korupsi besar yang terjadi di PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin menyeruak ke publik. Berdasarkan temuan terbaru, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp8,3 Triliun<\/strong>, yang sebagian besar berasal dari manipulasi laporan keuangan serta adanya rekening yang tidak dilaporkan dalam neraca perusahaan\u200b.<\/p>\n\n\n\n

Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin<\/strong>, dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini adalah bentuk nyata dari kejahatan korporasi yang harus diusut hingga tuntas<\/strong>. \u201cIni bukan sekadar kesalahan administratif atau kekeliruan akuntansi, tetapi kejahatan keuangan<\/strong> yang berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<\/strong>. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi laporan keuangan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/strong>, yang mengancam hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda hingga Rp1 miliar<\/strong>,\u201d ujar Arifin.<\/p>\n\n\n\n

Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dalam laporan yang diungkap oleh Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah<\/strong>, ditemukan adanya rekening yang tidak disajikan dalam laporan keuangan perusahaan senilai hampir Rp8 triliun<\/strong>, yang seharusnya tercatat sebagai aset perusahaan\u200b. Selain itu, ada dugaan bahwa laporan keuangan Pupuk Indonesia telah dimanipulasi untuk menutupi transaksi keuangan yang mencurigakan\u200b.<\/p>\n\n\n\n

Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia,\u00a0Wijaya Laksana<\/strong>, membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa\u00a0laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen serta telah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)\u200b. Namun, pernyataan ini tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari investigasi lebih lanjut.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cKita tidak bisa menerima alasan \u2018laporan telah diaudit\u2019 sebagai pembenaran tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut. Kasus-kasus seperti ini seringkali melibatkan kerjasama antara pejabat internal dan pihak eksternal<\/strong> untuk menutupi jejak korupsi. Oleh karena itu, harus dilakukan audit forensik yang lebih mendalam,\u201d tegas Arifin.<\/p>\n\n\n\n

Sanksi Hukum yang Mengancam Pejabat PT Pupuk Indonesia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

LSM PENJARA 1 menyoroti bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara<\/strong>. Jika terbukti adanya niat jahat untuk menggelapkan dana perusahaan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan negara, maka selain Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor<\/strong>, pejabat yang terlibat juga bisa dijerat dengan:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN<\/strong>, yang menegaskan bahwa direksi perusahaan milik negara wajib bertindak berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika terjadi penyimpangan, direksi dapat diberhentikan dan dituntut secara pidana.<\/li>\n\n\n\n
  2. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (Penipuan)<\/strong>, dengan ancaman hukuman\u00a04 hingga 6 tahun penjara<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  3. Jika ditemukan adanya kolusi dengan auditor independen atau pejabat OJK\/BPK, maka kasus ini bisa diperluas ke\u00a0Pasal 55 KUHP<\/strong>\u00a0tentang\u00a0turut serta dalam tindak pidana<\/strong>, sehingga lebih banyak pihak bisa dituntut secara hukum.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Solusi dan Harapan LSM PENJARA 1<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Arifin menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola perusahaan BUMN<\/strong> agar tidak lagi menjadi ladang bancakan korupsi. LSM PENJARA 1 mengusulkan beberapa langkah solutif:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Audit Forensik Independen<\/strong>\u00a0\u2013 Kejaksaan Agung harus menggandeng\u00a0lembaga audit forensik internasional<\/strong>\u00a0untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi ini.<\/li>\n\n\n\n
    2. Reformasi Tata Kelola BUMN<\/strong>\u00a0\u2013 Pemerintah harus segera\u00a0memperketat pengawasan keuangan BUMN<\/strong>, termasuk dengan membentuk\u00a0tim khusus di bawah KPK<\/strong>\u00a0untuk mengawasi transaksi keuangan perusahaan pelat merah.<\/li>\n\n\n\n
    3. Pemiskinan Koruptor<\/strong>\u00a0\u2013 Jika terbukti bersalah, para pelaku harus diberikan hukuman tambahan berupa\u00a0penyitaan aset dan pemiskinan total<\/strong>, sebagaimana diatur dalam\u00a0UU Tipikor Pasal 18 ayat (1) huruf b<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    4. Partisipasi Masyarakat<\/strong>\u00a0\u2013 LSM PENJARA 1 mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dana negara, serta melaporkan indikasi penyimpangan kepada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) atau langsung ke KPK.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      \u201cKami tidak akan berhenti di sini. LSM PENJARA 1 akan terus mengawal kasus ini<\/strong> dan mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut semua pejabat yang terlibat<\/strong>, tanpa pandang bulu. Jangan sampai kejahatan sebesar ini hanya berakhir dengan hukuman ringan atau sekadar pengembalian dana<\/strong>,\u201d pungkas Arifin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Jakarta, 8 Maret 2025 \u2013 Dugaan korupsi besar yang terjadi di PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin menyeruak ke publik. Berdasarkan temuan terbaru, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp8,3 Triliun, yang sebagian besar berasal dari manipulasi laporan keuangan serta adanya rekening yang tidak dilaporkan dalam neraca perusahaan\u200b. Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin, dengan tegas menyatakan bahwa […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":301,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bumn"],"yoast_head":"\nLSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jakarta, 8 Maret 2025 \u2013 Dugaan korupsi besar yang terjadi di PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin menyeruak ke publik. Berdasarkan temuan terbaru, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp8,3 Triliun, yang sebagian besar berasal dari manipulasi laporan keuangan serta adanya rekening yang tidak dilaporkan dalam neraca perusahaan\u200b. Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin, dengan tegas menyatakan bahwa […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"LSM PENJARA 1 NEWS\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-03-08T12:09:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-03-08T12:09:55+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1488\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1909\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Admin (Humas)\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Admin (Humas)\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/\",\"name\":\"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg\",\"datePublished\":\"2025-03-08T12:09:53+00:00\",\"dateModified\":\"2025-03-08T12:09:55+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/850c8ce4daf778c201797e1b7ca3e7ee\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg\",\"width\":1488,\"height\":1909},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#website\",\"url\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/\",\"name\":\"LSM PENJARA 1 NEWS\",\"description\":\"Menyingkap Fakta dan Membangun Keadilan\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/850c8ce4daf778c201797e1b7ca3e7ee\",\"name\":\"Admin (Humas)\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/aa29226dd5f189457852ef09abc199f6cc428069b0b7c0c5027a1ff3e00e6560?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/aa29226dd5f189457852ef09abc199f6cc428069b0b7c0c5027a1ff3e00e6560?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Admin (Humas)\"},\"description\":\"\\\"Menyingkap Fakta, Membangun Keadilan\\\"\",\"url\":\"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/author\/pemred\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS","og_description":"Jakarta, 8 Maret 2025 \u2013 Dugaan korupsi besar yang terjadi di PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin menyeruak ke publik. Berdasarkan temuan terbaru, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp8,3 Triliun, yang sebagian besar berasal dari manipulasi laporan keuangan serta adanya rekening yang tidak dilaporkan dalam neraca perusahaan\u200b. Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin, dengan tegas menyatakan bahwa […]","og_url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/","og_site_name":"LSM PENJARA 1 NEWS","article_published_time":"2025-03-08T12:09:53+00:00","article_modified_time":"2025-03-08T12:09:55+00:00","og_image":[{"width":1488,"height":1909,"url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Admin (Humas)","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Admin (Humas)","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/","url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/","name":"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia - LSM PENJARA 1 NEWS","isPartOf":{"@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg","datePublished":"2025-03-08T12:09:53+00:00","dateModified":"2025-03-08T12:09:55+00:00","author":{"@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/850c8ce4daf778c201797e1b7ca3e7ee"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg","contentUrl":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/TZA-for-News-Pic-1-rotated.jpg","width":1488,"height":1909},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/lsm-penjara-1-desak-penegakan-hukum-serius-atas-dugaan-korupsi-rp83-triliun-di-bumn-pt-pupuk-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"LSM PENJARA 1 Desak Penegakan Hukum Serius atas Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#website","url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/","name":"LSM PENJARA 1 NEWS","description":"Menyingkap Fakta dan Membangun Keadilan","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/850c8ce4daf778c201797e1b7ca3e7ee","name":"Admin (Humas)","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/aa29226dd5f189457852ef09abc199f6cc428069b0b7c0c5027a1ff3e00e6560?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/aa29226dd5f189457852ef09abc199f6cc428069b0b7c0c5027a1ff3e00e6560?s=96&d=mm&r=g","caption":"Admin (Humas)"},"description":"\"Menyingkap Fakta, Membangun Keadilan\"","url":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/author\/pemred\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=300"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":302,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300\/revisions\/302"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/301"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lsmpenjara1.or.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}